Pemkab Pamekasan- Sekelompok masyarakat di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (20/1/2022).
Massa yang mengatasnamakan Komunitas Monitoring dan Advokasi (Komad) tersebut meminta pelaksanaan pilkades yang rencananya akan digelar pada tanggal 23 April 2022 mendatang ditunda lantaran pada bulan tersebut bersamaan dengan bulan suci ramadhan.
Kemudian alasan berikutnya adalah merebaknya varian baru covid-19 bernama Omicron yang dianggap mengancam keselamatan masyarakat Pamekasan. Mereka menginkan Pemkab Pamekasan lebih fokus terhadap pemulihan masyarakat.
Pemkab Pamekasan sebelumnya menetapkan pilkades serentak pada tanggal 23 april 2022 mendatang menyusul adanya masyarakat waktu itu sama-sama melakukan unjuk rasa agar pesta demokrasi tingkat desa itu segera digelar. Mengingat beberapa kabupaten lain bisa melaksanakan pilkades meskipun covid-19 belum reda.
"Kepentingan kita satu, kepentingan melaksanakan sesuai dengan regulasi berdasarkan kesepakatan secara teknis dengan forkopimda. Karena bupati bersama OPD tidak bisa sendirian, misalnya kita minta pertimbangan kapolres dan komandan kodim," kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat menemui peserta aksi di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati.
Menurutnya, Kapolres meminta petunjuk kepada Kapolda, demikian juga Komandan Kodim meminta pertimbangan kepada pangdam terkait keamanan melaksanakan pilkades pada bulan april. Hasilnya, pilkades bisa dilaksanakan pada bulan tersebut.
"Sekarang ada sudut pandang dari saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat, ada omicron, ramadan, dan ekonomi agar segera tumbuh. Sebelumnya (yang meminta pilkades digelar, red), sudut pandangnya alasan demokrasi, dilaksanakan di bulan ramadan tidak apa-apa agar orang-orang semakin spiritual. Logikanya begitu," tandasnya.
Dia menyampaikan, sebuah keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semua elemen masyarakat. Namun, keputusan tersebut diambil berdasarkan kebijaksanaan atas musyawarah yang dilaksanakan bersama.
"Kalau standart-nya puas tidak puas, ya tidak bisa. Standart-nya kebijaksanaan dari permusyawaratan. Permusyawaratan itu berpondasikan untuk kemaslahatan, itu alur berpikir kita," ungkapnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkan, pihaknya akan segera melaksanakan rapat koordinasi melibatkan masyarakat yang pro dan kontra atas pelaksanaan pilkades, kemudian majelis ulama indonesia (MUI) yang sebelumnya mengirim surat agar pilkades tidak digelar pada bulan suci ramadan.
Rapat bersama itu dilakukan untuk menyamakan sudut pandang yang berbeda guna menemukan solusi terbaik atas pelaksanaan pilkades di Pamekasan.
"Kita akan undang, masyarakat yang kemarin meminta pilkades digelar, dan yang sekarang meminta untuk ditunda, termasuk MUI. Ada perwakilan dari masing-masing, forkopimda duduk bersama, baru kita menyampaikan pendapatnya," jelasnya.
"Sudut pandang yang bermacam-macam ini ayo kita temukan dalam satu titik. Diantara satu elemen dan elemen yang lain itu berpondasikan atas kebijaksanaan dengan permusyawaratan. Itu cara yang akan kita ambil," pungkasnya.
