You are here: HomePPID
22
May 2018

1)      Setiap badan politik wajib megumkan seca berkala informasi public yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

A.      Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi :

1.       Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya.

2.       Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural.

3.       Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh komisi pembrantasan korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

 

B.      Rinkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

1.       Nama program dan kegiatan

2.       Penanggung jawa, pelaksana program dan kegiatan serta nomer telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi

3.       Target dan/atau capaian program dan kegiatan

4.       Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

5.       Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumblah

6.       Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik

7.       Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

 

C.      Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik  berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun dijalankan beserta pencapaiannya.

D.      Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

1.       Rencana dan laporan realisasi anggaran

2.       Neraca

3.       Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akutansi yangberlaku

4.       Daftar asset dan infestasi

 

E.       Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1.       Jumblah pemohon Informasi Publik yang di terima

2.       Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi

3.       Jumblah pemohon Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan pemohon Informasi Publik yang ditoloak

4.       Alasan penolakan permohonan Informasi Publik

F.       Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi public yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1.       Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan

2.       Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan

 

G.     Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.

H.      Informasi tentang cara penganduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.

I.        Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

J.        Informasi tentang prosedur peringantan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

 2)    Pengumuman secara berkala sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) kali dalam setahun.

 

Tugas dan Fungsi PPID

Rate this item
(0 votes)
21
Nov 2013
  1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
    Tugas:
    Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
    Fungsi :
    • Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
    • Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
  2. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Pamekasan
    Tugas:
    Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
    Fungsi :
    • Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
    • Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Pamekasan
    • Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik
    • Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi
  3. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu / SKPD
    Tugas:
    Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.
    Fungsi :
    • Tugas PPID SKPD yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya
    • Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya
    • Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
    • Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    • Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
    • Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Asas Pelayanan Informasi Publik

Rate this item
(0 votes)
21
Nov 2013
  1. Transparansi
    Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti
  2. Akuntabilitas
    Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dg ketentuan peraturan perundang undangan
  3. Kondisional
    Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
  4. Partisipatif
    Mendorong peran serta masyarakat dalam p[enyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.
  5. Kesamaan Hak
    Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ,ras ,agama , golongan , gender dan status ekonomi.
  6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
    Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

Hakikat Pelayanan Informasi

Rate this item
(0 votes)
21
Nov 2013

Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi Publik secara cepat , tepat waktu , biaya ringan/proporsional , dan cara sederhana pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan public untuk membenahi system dekomentasi dan pelayanan informasi.

Alamat Kantor

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN

Jl. Jokotole Gg IV No.I Barumbat Barat Pamekasan, Madura, Indonesia

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.