You are here: HomeSandi telekomunikasi
Sandi telekomunikasi

Sandi telekomunikasi (5)

Pellentesque elit justo, dictum at facilisis nec, aliquam dignissim lectus.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas komunikasi dan Informatika Sosialisasikan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Desa/kelurahan Sekabupaten Pamekasan, Kamis 5/12/19, bertempat di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan.

Sebanyak 178 Kepala Desa dan 11 Lurah menjadi target orientasi dikumpulkannya Kades dan lurah sebagai bagian dari kepanjang tangan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan ini dalam mengimplemtasikan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sinergi juga dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Plt.Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan Ir.Mohamad dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan yang berada di Bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Seksi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID), yang bertujuan untuk Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, serta Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas termasuk di Pemerintahan Desa di seluruh Kabupaten Pamekasan.

Sementara itu Bupati Pamekasan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Totok Hartono mengatakan posisi Pemerintahan Desa dalam struktur Pemerintah, paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Implementasi UU desa yang bertujuan mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat harus dikawal dan dikelola dengan baik, salah satunya dengan mendorong keterbukaan/transparansi dalam manajemen Pemerintahan akan meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab Pemerintahan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. “

Dirinya juga mengatakan sinergi implementasi UU KIP dan UU DESA adalah jalan yang harus dilakukan secara nyata demi mewujudkan tujuan penyusunan dan penetapan kedua undang undang itu. Kedua UU itu secara tegas memberi amanat terciptanya pemerintahan yang terbuka (transparan), partisipatif dan bertanggung jawab (akuntabel), mulai dari Pemerintah Desa. manfaat keterbukaan informasi publik dan program program pembangunan di Desa mesti dirasakan seluruh masyarakat.

Totok panggilan akrab Sekda Pamekasan ini juga membuka data bahawa jumlah sengketa selama tahun 2018 sebanyak 13 sengketa yang telah diputuskan di Komisi Informasi Jawa Timur. Dan dari ke 13 sengketa informasi tersebut, 12 sengketa informasi yang terjadi di Pemerintahan Desa dan 1 sengketa yakni dari badan publik di salah satu dinas di Pamekasan.

Tahun 2019 beradasar data yang ada sampai bulan desember ini, jumlah sengketa informasi sebanyak 19 sengketa, 17 sengketa berasal dari Pemerintahan Desa dan 2 lagi dari dinas/badan. Ini apa artinya bahwa pemerintahan desa sekarang dituntut terbuka mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam uu desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Singgungnya

Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan 2019 di lingkungan Pemkab Pamekasan ini adalah Bapak Agus Dwi Muhannan, S.Sos,.MM (Optimalisasi Peran & Fungsi PPID Pembantu/Desa) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Ketua Informasi (KI) Jawa Timur yakni Bapak Imaduddin, S.Sos,.M.Si Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kesejahteraan Desa, serta narasumber ketiga yakni dari PT.Indosat (Internet Desa, upaya untuk mendekatkan yang jauh dan meningkatkan potensi serta kemakmuran desa). sumber

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan bersama Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur menggelar Tor-cator KIP-PPID sareng Reng Mekkasen” di monumen Arek Lancor bersamaanddengan kegiatan Car Freeday, Minggu (03/11/3019).

Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right to Know Day) setiap tanggal 28 September.

Pejabat PPID Diskominfo Kabupaten Pamekasan, Yudis Wahyudi memandu langsung acara bertajuk “Tor – Catoran Sareng Reng Mekkasen” itu.

Para pengurus KIP dan PPID Diskominfo Kabupaten Pamekasan tampak berseragam dengan tulisan `Blink Informasi Publik` di bagian depan kaosnya.

Ketua KIP Jawa Timur, Imadoeddin mengatakan, acara tersebut dilakukan beruntun di beberapa kabupaten/kota. Saat ini waktunya untuk menggelar di Kabupaten Pamekasan.

“Acara ini kami lakukan selain untuk memperingati hari Hak untuk Tahu Sedunia, juga untuk mengajak masyarakat agar lebih tahu, karena mereka memiliki hak untuk itu,” katanya.

Hadiah yang disiapkan kepada masyarakat yang bisa menjawab diantaranya berupa gelas cantik, jam dinding, dan kaos persembahan dari KPI Provinsi Jawa Timur.

Menurut Cak Imad sapaan akrab Imadoeddin, pertanyaan yang diberikan seputar Pamekasan, mulai dari nama Bupati, nama pendopo yang baru, nama Stadion, dan beberapa pertanyaan lainnya.

“Ini untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Pamekasan mengetahui tentang apa yang ada di Pamekasan itu sendiri,” ujarnya.

Sri, salah satu warga yang menerima hadiah karena mempu menjawab pertanyaan dari KIP dan PPID Kabupaten Pamekasan mengaku sangat antusias terhadap acara tersebut.

“Sebelumnya terima kasih sudah diberikan jam dinding yang cantik ini. Acara ini sangat bagus, dengan ini saya lebih tahu bahwa ada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia,” ucapnya.

Di acara tor-cator ini, tampak KPI dan PPID memberikan hadiah kepada masyarakat yang mampu menjawab pertanyaan.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik tingkat OPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada 18 Desember 2017 di Studio JTV Surabaya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini menyampaikan, monev PPID bertujuan agar Badan Publik berbenah untuk memperbaiki PPID dan kualitas layanan informasi publik. Dari hasil monev tersebut, ternyata tahun ini menurut Ketty, mulai bermunculan Badan Publik baru yang mendapat penghargaan.

Selain itu, Ketty juga menjelaskan kategori baru yang diberikan tahun ini, yaitu Keterbukaan Informasi Desa. Penghargaan ini, merupakan tindak lajut dari Pedoman Layanan Informasi Publik Desa P-SLIP Desa yang disusun oleh komisi Informasi pada tahun 2015 lalu. Pedoman ini, diharapkan meningkatkan layanan informasi di pemerintahan desa, mengingat selama ini, banyak Pemerintahan Desa yang disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. 

Monev PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dilakukan sejak bulan September hingga akhir Nopember, menilai informasi yang tersedia di website serta meja layanan informasi. Penilaian dilakukan terhadap Badan Publik Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur sebanyak 45 OPD, dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten Kota serta Badan Publik Pemerintahan Desa se Jawa Timur yang diusulkan oleh Kabupaten.

Dalam acara yang disiarkan oleh JTV ini, Ketty meminta para Pemenang agar terus memperbaiki kualitas layanan informasi serta menularkan ilmunya kepada Badan publik yang belum mendapat penghargaan.       

Sementara itu, Ketua KI Pusat yang diwakili Arif Adi Kuswardono sebagai anggota Komisioner, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang konsisten menyelenggarakan PPID Award. Menurut Arif, keterbukaan informasi diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipasi masyarakat. “Dan yang terpenting adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” harapnya saat memberi sambutan.

Acara yang diikuti oleh sekitar 75 undangan ini dihadiri oleh Bupati Pacintan Drs. Indartato, MM., Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, dan PPID Provinsi Jawa Timur Ir. Eddy Santoso, MM. yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. 

 

Berikut ini daftar panerima penghargaan beberapa kategori PPID Award 2017 :

1.     Kab/kota Terbaik, Kategori A

a.    Kab. Blitar    

b.    Kab. Pacitan 

c.    Kab. Bojonegoro                          

d.    Kota Surabaya                             

e.    Kota Blitar                                     

f.     Kota Madiun                                 

Kab/Kota Terbaik, Kategori B

a.    Kab Ponorogo                 

b.    Kab Banyuwangi                        

c.    Kab Pamekasan                        

d.    Kab Jombang                               

 

2.    OPD terbaik, Kategori A

a.   RSUD Dr. Saiful Anwar     

b.   Dinas Kesehatan                                     

c.    Dinas Perpustakaan & Arsip      

d.   RSUD Dr. Soetomo                   

e.   Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan       

 

OPD terbaik, Kategori B

a.    BAPERWIL – II Bojonegoro         

b.    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                        

c.    Dinas Kelautan dan Perikanan  

d.    Dinas Sosial                           

e.    Dinas Pendidikan                                     

f.     Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                       

g.    BAPERWIL – IV Pamekasan      

 

3.  Web Kab/Kota Terbaik

a.     Kab. Pacitan

b.     Kab. Bojonegoro

c.      Kab. Blitar

 

4.  Web/Kota OPD Terbaik

a.    RSUD Dr. Saiful Anwar

b.    Dinas Sosial

c.    RSUD Dr. Soetomo

 

 

5.  Meja Layanan Informasi Kab/Kota Terbaik

a.    Kab. Blitar

b.    Kota Blitar

c.    Kab. Pacitan

 

6.    Meja Layanan Informasi OPD Terbaik

a.    Dinas Perpustakaan & Arsip

b.    RSUD Dr. Saiful Anwar

c.    Dinas Kesehatan

 

7.    Transparansi Anggaran Kab/Kota Terbaik

a.    Kab. Pacitan

b.    Kota Madiun

c.    Kab. Bojonegoro

 

8.   Transparansi Anggaran OPD Terbaik

a.    Dinas Kesehatan

b.    RSUD Dr. Soetomo

c.    RSUD Dr. Saiful Anwar

 

9.    Website Desa Terbaik

a.    Desa Pejambon Bojonegoro    

b.    Desa Ngumbul Kab Pacitan                             

c.    Desa Cerme Kabupaten Bondowoso              

d.    Desa Kemloko Kab Blitar                                               

e.    Desa Tomoyarto Kabupaten Malang               

f.     Desa Alasmalang Kab Situbondo                    

g.    Desa Grogol Banyuwangi                                 

h.    Desa Gemurung Sidoarjo                                 

i.     Desa Pamolokan Sumenep

 

Sumber

Saturday, 14 January 2017 02:38

Ir Bahrun Nahkodai Diskominfo Pamekasan

Written by

Ir.Bahrun akan menahkodai Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan. itu setelah Lukman Hadi Mahdiyah, Kepala Badan Kepegawaian Pemkab Pamekasan, merilis nama-nama pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan, pada mutasi dan Rotasi, Jum’at (30/12/2016). yang berlangsung di Pendoporonggosokowati Pamekasan.

        Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan, resmi terpisah dengan Dinas Perhubungan, setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi di sahkan oleh DPRD Kabupaten Pamekasan dan diterbitkanya Peraturan Bupati (Perbub) tentang Struktur Organisasi.

Ir. Bahrun bukan orang baru dilingkungan dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan. Sebab, sebelumnya, Pria asal Sumenep itu hampir tiga tahun memimpin sebagai Kadishubkominfo Pemkab Pamekasan. Sehingga, sedikit banyak sudah mengetahui, tugas pokok dan Fungsi sebagai Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan.

         Ir Bahrun malamelintang di dunia Birokrasi Pemkab Pamekasan, sebelum menjabat Kadiskominfo, Bahrun dipercaya sebagai Staf Ahli Bupati Pamekasan, Kepala Dishubkomibfo, Kadinsosnakertrans, Kepala Ketahanan Pangan dan sejumlah jabatan Strategis lainya, di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sehingga, bagi Ir Bahrun, Jabatan Kepala Diskominfo, merupakan tantangan, untuk mewujudkan informasi terbaik untuk pembangunan Pemkab Pamekasan.(hardik DISKOMINFO).

 

Perkembangan sarana angkutan umum baik pedesaan dan perkotaan :

Sistem Transportasi yang ada  saat ini di Kabupaten Pamekasan umumnya transportasi Moda Jalan, sehingga angkutan pedesaan maupun perkotaan melalui infrastruktur moda jalan sebagai sarananya. 

Infrastruktur Moda Jalan yang ada saat ini di kabupaten Pamekasan terdiri dari :

·   Jaringan Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan Kabupaten pamekasan dengan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep melalui Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Pamekasan, Galis dan Larangan.

·    Jaringan Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan Kabupaten Pamekasan bagian selatan dengan Kabupaten bagian Utara melalu wilayah perkotaan Pamekasan melalui Kecamatan Pamekasan, Larangan, Pakong, Waru dan Pasean.

·    Jaringan Jalan Lokal Primer, yang menghubungkan Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sampang melalui Kecamatan Proppo, Palengaan dan Pegantenan, dan menghubungkan Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sumenep melalui Kecamatan Pakong.

·         Jaringan Jalan Lokal

Untuk layanan angkutan penumpang yang ada saat ini terdiri dari :

1.    Layanan AKAP dan AKDP, jenis kendaraan yang digunakan adalah Bus.

2.    Angkutan Lintasbatas , jenis kendaraan yang digunakan adalah Mitsubishi Bison.

3.   Angkutan Pedesaan, jenis kendaraan yang digunakan adalah colt, yang mana kondisi saat ini, angkutan pedesaan ada yang melalui jalan – jalan di wilayah perkotaan Pamekasan.

4.    Ojek.

5.    Becak.

 

 

Alamat Kantor

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN

Jl. Jokotole Gg IV No.I Barumbat Barat Pamekasan, Madura, Indonesia

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.